7 pilar pengarusutamaan gender. 2 5 Na Bupati bertanggung jawab atas: (pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. 7 pilar pengarusutamaan gender

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dokumen ini berisi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Keluaran : a) Mengingkatnya Kapasitas Perempuan Politik di Provinsi Kepri b). 5. PDF | On Jun 30, 2020, Nina Sardjunani and others published Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal | Find, read and cite. Adapun pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) merupakan strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam pembuatan segala bentuk dan level kebijakan. (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakan penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah. Cara menangani isu-isu gender dalam bidang Kesehatan a. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan. Indikator 5. Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. PRESIDEN. 2. kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing masing. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat kemajuan perempuan dan anak di seluruh pilar pembangunan nasional. 84 tahun 2008: pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan, menerapkan pedoman tersebut untuk pendidikan. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MEWUJUDKAN. terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. 2014. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Dalam opening speech Webinar Pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Peran Penting Anggaran Responsif Gender pada Kamis, 18 Agustus 2022, Putut Hari Satyaka selaku Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk. P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 Vol 18 No 2, Desember 2018. “Kajian Gender dan Tantangannya bagi Perkembangan Multidisiplin di Indonesia. Jan 30, 2023 · Berikut ini adalah lima konsep yang terkait dengan prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an: 1. Gender dan inklusi sosial merupakan bagian penting pada hampir semua program pembangunan. Tujuan #5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. com) ABSTRAK Kesetaraan gender menjadi isu penting bagi berbagai negara berkembang,. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’: 27. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan posisi sebagai hamba. Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang menginstruksikan agar pengarusutamaan gender dimasukkan ke dalam seluruh proses pembangunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari instansi dan lembaga pemerintah. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi: a. 18. Pengarusutamaan Gender dalam bidang Penelitian. “Pengarusutamaan gender memiliki strategi untuk mendorong kesetaraan. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan. 16. Anggaran Spesifik Gender: menyasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat 2. Pengakuan hak-hak perempuan ini kemudian dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Piagam Deklarasi dan. pedoman. 3. BPIP)) JAKARTA, KOMPAS. Hak a nak adalah bagian dari hak asasi manusia yang. Laporan Gender Gap 2023 menunjukkan Asia Selatan berhasil menutup sekitar 62,4% dari. bahwa untuk. Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menimbulkan. Perempuan dan laki-laki sama sebagai khalifah Tuhan untuk mengelola Bumi. Humanity, Volume 1, Nomor 2, Maret 2006: 122-128 Winarno. Kertas Kebijakan 1 Pengarusutamaan Gender K ertas Kebijakan ini memberikan gambaran umum tentang pencapaian hasil dan masalah utama yang belum tuntas dalam melaksanakan Instruksi Presiden/INPRES No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup PUG meliputi : a. Tersusunnya project implementasi pengarusutamaan gender. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasiatas kebijakan, programdan kegiatan pembangunan didaerah. JAKARTA, KOMPAS. Adapun pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) merupakan strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam pembuatan segala bentuk dan level kebijakan. PENGEMBANGAN RAPERDA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN JOMBANG: 2: 2023:Prinsip kesetaraan gender di tempat kerja • Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan yang adil oleh laki-laki dan perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan kehidupan dan pekerjaan. 19. Pengarusutamaan Gender 305. ” 2008. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Jan 7, 2021 · Penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang patut diapresiasi. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. r pengintegrasian gendermemenuhi unsur-unsur pengarusutamaan gender, agar berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan. Pasal 2 Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah dilaksanakan berdasarkan. Hasil analisis menemukan bahwa skor pencapaian tujuan program cukup baik (1,89 atau setara dengan 63%). 3 Kontributor penulisan : Agustina Situmorang, Ade Latifa, Aulia Hadi, Sentiela Oktaviana, Penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang patut diapresiasi. Penanggungjawab Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengarusutarnaan gender Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Brodjonegoro menyatakan bahwa dalam rancangan teknokratik dia. 8. Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam. Sos. GENDER DAN POLITIK ; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Sebagai bentuk respon terhadap Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan. Proofreader: Sonny Heru Kusuma dan Sarwendah Puspita DewiKata kunci: Kebijakan Responsif Gender, kesetaraan, pembangunan, Pengarusutamaan Gender, Kement erian Lingkungan Hidup dan . Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Timur Achmad Salahuddin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan & Pengagaran Responsif Gender (PPRG) di Kantor Wali Kota Jaktim, Senin (24/7/2023). Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. 2010. bahwa untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender. an 2 Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat @ dapat 1 : dilimpahkan kepada Wakil Bupati 6 Pasal 7 & Dalam upaya percepatan Kelembagaan pengarusutamaan. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dan berbagai instansi/ lembaga di Kabupaten Bantul. ESATU : Tim. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN KESETARAAN GENDER Oleh : Astari Dwidhia Cahyadi Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat Sarjana ⎯ Universitas Padjadjaran (astariwidhiaa@yahoo. pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah; d. Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Depag, 2004. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari. Nilai rasiomewujudkan keadilandan kesetaraan gender dengan menjadikangender sebagai arus utama dalampembangunan, dan ditegaskan lagi dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009. Menurut Hubies, dalam pemaknaan pengarusutamaan gender atau PUG yang dijelaskan sebagai berikut:5 PUG artinya adalah a). Tujuan dari pelaksanaan PUG-PU adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman telah responsive gender, artinya tidak adanya. Si mengatakan bahwa pemerintah harus terus memperkuat strategi pengarusutamaan gender di berbagai lini sebagai bagian dari program pembangunan nasional. Dari segi alokasi biaya atau anggaran, dinas pendidikan kabupaten Buru sangat minim dalam pembiayaan pengarusutamaan gender, salah satu penyebabnya bahwa kosentrasi penanganan gender diserahkan kepada badan perlindungan anak dan perempuan Kabupaten Buru Sedangkan Dalam penyusunan anggara di SMP 9 Buru, dan SMK 7 Buru berlaku asumsi umum bahwa. 13 (1) Halaman 57 - 64. Perempuan dan laki-laki sama sebagai khalifah Tuhan untuk mengelola Bumi. Sesuai dengan Perpres No. Dinamika Pengarusutamaan Gender. Download PDF. PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL I. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) sebagai sebuah Strategi. Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007, dan 2008. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan di tempat kerja, upaya pengarusutamaan gender bukan hanya bermanfaat bagi perempuan itu sendiri tapi juga membawa dampak positif bagi kemajuan perusahaan. 04/07/2023 . Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah. PUG Pengarusutamaan gender KHAERUL UMAM NOER Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU, bahwa masih terdapatnya ketidaksetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah diperlukar. Percepatan Pelak sanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Ke a gamaan . Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tanggamus; e. 8. strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan . 10 Year 2011 on mainstreaming Gender in Local Development. Dalam 4 (empat) tahun implementasinya, sejak 2012 hingga tahun 2015 di Badan Litbang dan Inovasi, upaya pelembagaan pengarusutamaan gender telah terlembaga dengan dibentuknya kelompok kerja, diintegrasikannya arus gender dalam RKA-KL, identifikasi dan analisis riset-riset yang memberdayakan perempuan yang terlibat dalam pengelolaan hutan, serta. mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah provinsi, pelaksanaan pengarusutamaan gender, Kerjasama, partisipasi masyarakat, pengendalian, pendanaan, ketentuan penutup. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran,Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,. Alat analisis. PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SEKTOR PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KELOMPOK KERJA TEKNIS ASEAN UNTUK PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PENELITIAN (ATWGARD) TAHUN 2018 Translated from the AMAF’s Approach to Gender Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry Sectors . Untuk PT, terjadi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan walaupun angkanya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 1—2%. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan. B. yang di ungkapkan oleh Muthmainnah (2020),Oleh: Novianti Noor. Kelompok Keija PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. Instruksi Presiden No. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat. Sumber daya. Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. 11. Yogyakarta (4/7) – ASEAN Gender Mainstreaming Conference atau Konferensi Pengarusutamaan Gender ASEAN resmi dibuka dan diselenggarakan di Provinsi Yogyakarta, Selasa (04/07). Manusia diciptakan atas laki-laki dan perempuan yang secara kodrati memiliki ciri-ciri yang tidak bisa diubah atau dipertukaran. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup. Pengarusutamaan Gender setelah sebelumnya pada tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. 24 September 2023 22:22. 8. Selain itu, di kedua provinsi terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai penerapan PPRG, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Anggaran Responsif Gender (di Provinsi DIY) dan Gender Budget. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; c. “Pemerintah Daerah telah berkomitmen melaksanakan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, namun dalam pelaksanaannya masih. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. SIMANTU Kementerian PUPRPengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya penerapan keadilan atas hak. Gender. X No. Kelembagaan. Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi 42 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19 42 BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI 45 A. Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya menjelaskan kunjungan dan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dukungan dari negara - negara ASEAN dalam kerjasama antar pilar komunitas ASEAN dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender baik di tingkat nasional maupun. 57 Reviews · Cek Harga: Shopee. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi bidang Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis pada tingkat internasional dalam beberapa dekade terakhir. II No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, prinsip pengarusutamaan gender diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran (output) pada kebijakan. Focal Point Pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah individu­individu atau perora. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan; 2. Pengarusutamaan Gender (PUG). Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkaitPengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Depag, 2004. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki perjanjian primordial. Umum Dalam rangka memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, maka diterbitkan Instruksi Presiden. Indikator tujuan 5 SDGs. Bani Syarif Maulana 168 Jurnal Equalita, Volume (2), Issue (2), Desember 2020 Permendiknas PUG tersebut menginsrtuksikan kepada Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan agar menjadikan gender sebagai arus utama dan bagi satuan unit. Indikator 5. JAKARTA – Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. 2. Ke-empat pilar ini menjadi landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pertama, UU No. bahwa untuk menjalankan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK. Pengarusutamaan gender. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta Menyangkut 7 Prasyarat PUG 3. 43 tahun 1998 tentang PNS. 3 Kontributor penulisan : Agustina Situmorang, Ade Latifa, Aulia Hadi, Sentiela Oktaviana, Jane Kartika Propiana, Jaleswary Pramodhawardhani Copy editor: Tantrina Dwi A. Anugerah ini diberikan kepada Jawa Timur karena dinilai berhasil dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari. “Syaratnya efektivitas perempuan bisa. 8. Si. Kesadaran mengenai pentingnya pengarusutamaan gender sebenarnya dapat ditarik mundur ke abad pertengahan di negara-negara Barat ketika muncul harapan mengenai kesetaraan hak bagi perempuan. Abstract. Kemendagri Dukung Percepatan Pengarusutamaan Gender. gender. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. bahwa menindaklanjuti Pasal 10 terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten/ Kota yang tertuang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun. 24 September 2023 21:57. memenuhi unsur-unsur pengarusutamaan gender, agar berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan. Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4. JAKARTA, KOMPAS. jatengprov. Umum 1. Bani Syarif Maulana 168 Jurnal Equalita, Volume (2), Issue (2), Desember 2020 Permendiknas PUG tersebut menginsrtuksikan kepada Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan agar menjadikan gender sebagai arus utama dan bagi satuan unit. Peraturan Menteri Dalam. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis.